INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA “MALUKU UTARA”

KATA PENGANTAR

Puji dan dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan  Yang Maha Esa, karena atas karunia Nya penulis dapat menyelesaikan makalah ini dengan judul Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Maluku Utara. Dan tak lupa shalawat serta salam penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW karena yang telah membawa umat manusia ke zaman terang menderang ini dari zaman jahiliah. Makalah berjudul IPM ini didalamnya tedapat pembahasan tentang pengertiannya dan sekaligus menerangkan tentang indicator tentang masalah IPM tersebut.

Tak lupa ucapan terimakasih kepada dosen mata kuliah Analisis Potensi Wilayah yaitu Ibu Ir. Sri Hartati , MP yang telah memberikan ilmunya kepada penulis dengan ikhlas. Kepada ayahanda dan ibunda tercinta yang senantiasa memberikan kasih sayang dan pendidikan yang luar biasa dengan sangat ikhlas. Makalah ini penulis persembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kedua orang tua penulis dan terakhir kepada teman-teman yang telah membantu dalam penyelelesaian makalah ini.

Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan makalah ini masih jauh dari sempurna, maka dari itu penulis mengharapkan saran yang konstruktif dari para pembaca. Akhirnya semua hal yang akan terjadi penulis serahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena yang mempunyai kuasa didunia ini .

Cilandak, 20 Septeember 2014

                                                                                      Penulis

                                                                             Ria Fitriyani Albaar

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..........................................................................

DAFTAR ISI .........................................................................................  

BAB I PENDAHULUAN ......................................................................  

1.1 Latar Belakang .......................................................................   

1.2 Rumusan Masalah ..................................................................   

  1.3 Tujuan ....................................................................................          

BAB II PEMBAHASAN ..........................................................................  

           2.1 Pengertian Indeks Pembangunan Manusia...............................

           2.2 Kondisi Fisik dan lingkungan Provinsi Malut...........................

           2.3 Kependudukan di Provinsi Malut...............................................

           2.4 Perkembangan Perekonomian di Provinsi Malut……………...  

BAB III PENUTUP ....................................................................................  

         3.1 Kesimpulan .............................................................................  

         3.2 Saran ....................................................................................... 

DAFTAR PUSTAKA ..........................................................................  

LAMPIRAN

BAB I

 PENDAHULUAN

1.1    Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu langkah dalam membuat sesuatu yang belum ada  menjadi ada atau membuat suatu perubahan yaitu membuat sesuatu menjadi lebih baik atau meningkat. Pembangunan nasional yang berlandaskan pemerataan pembangunan dan hasilnya, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Tujuan utama pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Hal ini nampaknya sederhana. Tetapi seringkali terlupakan oleh kesibukan jangka pendek untuk mengumpulkan harta dan uang. (UNDP: Humant Development Report 2000:16)

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai suatu proses untuk perluasan pilihan yang lebih banyak kepada penduduk melalui upaya-upaya pemberdayaan yang mengutamakan peningkatan kemampuan dasar manusia agar dapat sepenuhnya berpartisipasi di segala bidang pembangunan (United Nation Development Programme, UNDP). Arti penting manusia dalam pembangunan adalah manusia dipandang sebagai subyek pembangunan yang artinya pembangunan dilakukan memang bertujuan untuk kepentingan manusia atau masyarakat (http://google.co.id)

Pembangunan manusia lebih dari sekedar pertumbuhan ekonomi, lebih dari sekedar peningkatan pendapatan dan lebih dari sekedar proses produksi komoditas serta akumulasi modal. Alasan mengapa pembangunan manusia perlu mendapat perhatian adalah: pertama, banyak negara berkembang termasuk Indonesia yang berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi, tetapi gagal mengurangi kesenjangan sosial ekonomi dan kemiskinan. Kedua, banyak negara maju yang mempunyai tingkat pendapatan tinggi ternyata tidak berhasil mengurangi masalah-masalah sosial, seperti: penyalahgunaan obat, AIDS, alkohol, gelandangan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Ketiga, beberapa negara berpendapatan rendah mampu mencapai tingkat pembangunan manusia yang tinggi karena mampu menggunakan secara bijaksana semua sumber daya untuk mengembangkan kemampuan dasar manusia.

Untuk melihat sejauh mana keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan  manusia, UNDP telah menerbitkan suatu indikator yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk mengukur kesuksesan pembangunan dan kesejahteraan suatu negara. IPM adalah suatu tolak ukur angka kesejahteraan suatu daerah atau negara yang dilihat berdasarkan tiga dimensi yaitu: angka harapan hidup pada waktu lahir (life expectancy at birth), angka melek huruf (literacy rate) dan rata-rata lama sekolah (mean years of schooling), dan kemampuan daya beli (purchasing power parity). Indikator angka harapan hidup mengukur kesehatan, indikator angka melek huruf penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah mengukur pendidikan dan terakhir indikator daya beli mengukur standar hidup. Ketiga indikator tersebut saling mempengaruhi satu sama lain, selain itu dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti ketersediaan kesempatan kerja yang ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan kebijakan pemerintah sehingga IPM akan meningkat apabila ketiga unsur tersebut dapat ditingkatkan dan nilai IPM yang tinggi menandakan keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. (United Nation Development Programme, UNDP, 1990).

1.2 RUMUSAN MASALAH

1.     Apakah pengertian umum indeks pembangunan daerah?

2.     Bagaimana kondisi fisik dan lingkungan provinsi Maluku Utara?

3.     Bagaimana kependudukan di Provinsi Maluku Utara?

4.     Bagaimana perkembangan perekonomian di Provinsi Maluku Utara?

5.     Bagaimana analisis terhadap table indeks pembangunan manusia di Maluku utara?

 1.3  Tujuan

1)    Menjelaskan pengertian umum indeks pembangunan daerah?

2)    Menggambarkan kondisi fisik dan lingkungan provinsi Maluku Utara?

3)    Menerangkan kependudukan di Provinsi Maluku Utara?

4)    Menggambarkan perkembangan perekonomian di Provinsi Maluku Utara?

5)    Mendekripsikan analisis terhadap table indeks pembangunan manusia di Maluku utara?

BAB II

             PEMBAHASAN

2.1Pengertian Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Daerah (IPD) adalah suatu konsep ukuran pembangunan, yang terdiri dari

©  keberdayaan pemerintah;

©  perkembangan wilayah; dan

©  keberdayaan masyarakat. Setiap kriteria tersebut dapat dipecah-pecah lagi ke dalam beberapa aspek atau unsur. Misalnya, aspek-aspek yang tercakup di dalam kriteria Keberdayaan Pemerintah adalah kemampuan dan kualitas aparat pemerintah itu sendiri; atau sarana dan prasarana yang digunakan aparat untuk melayani masyarakat; atau kita juga dapat melihat dari aspek kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam usahanya melakukan pembangunan dan melayani masyarakat.

Setiap kriteria pembangunan pada dasarnya dapat kita lihat dari berbagai aspek. Aspek-aspek yang menjelaskan kriteria-kriteria tersebut disebut subkriteria.

Kriteria Keberdayaan Pemerintah memiliki subkriteria 

* Kapabilitas Aparat

* Keuangan Daerah

* Sarana dan Prasarana Pemerintah

Kriteria Perkembangan Wilayah memiliki subkriteria 

* Fasilitas Publik

* Ekonomi Wilayah

* Kondisi Fisik, Lingkungan Hidup, dan Sumber Daya Alam

Kriteria Keberdayaan Masyarakal memiliki subkriteria 

* Kependudukan dan Ketenagakerjaan

* Kesejahteraan Masyarakat

* Kondisi Sosial, Politik, dan Budaya

indikator-indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan berdasarkan kriteria dan subkriteria yang telah dijelaskan di atas,
Indikator-indikator yang digunakan untuk menilai Kapabilitas Aparat adalah

1. Indikator Pendidikan PNS

2. Indikator Jumlah PNS

3. Indikator Kreativitas PNS

Indikator-indikator yang digunakan untuk menilai Keuangan Daerah adalah

1. Indikator tax effort

2. Indikator Investasi Pemerintah

3. Indikator Transfer Pusat

Indikator yang digunakan untuk menilai Sarana dan Prasarana Pemerintah adalah

1. Indikator Belanja Nonpegawai 

2. Indikator Rentang Kendali Desa 

3. Indikator Sarana Komunikasl

Indikator-indikator yang digunakan untuk menilai Fasilitas Publik adalah

1. Indikator Pelayanan Kesehatan 

2. Indikator Pelayanan Pendidikan 

3. Indikator Pelayanan Jalan

Indikator-indikator yang digunakan untuk menilai Ekonomi Wilayah adalah 

1. Indikator PDRB per kapita

2. Indikator lCOR 

3. Indikator Akses Keuangan 

Indikator-indikator yang digunakan untuk menilai Kondisi Fisik. Lingkungan Hidup,

dan Sumber Daya Alam adalah

I. Indikator Kawasan Lindung 

2. Indikator Pencemaran Air 

3. Indikator Pencemaran Udara

lndikator-indikator yang digunakan Kependudukan dan Ketenagakerjaan adalah

1. Indikator TPAK

2. Indikator KompetitifTenaga Kerja

3. Indikator Kualitas Tenaga Kerja

Indikator-indikator yang digunakan untuk menilai Kesejahteraan Masyarakat adalah 

1. lndikator Penduduk Miskin

2. lndikator Angka Kematian Bayi

3. lndikator Konsumsi Nonmakanan

Indikator-indikator untuk menilai Kondisi Sosial, Politik dan Budaya adalah

1. lndikator Aktivitas Sosial 

2. lndikator Pengaman Sosial 

3. Indikator Partisipasi Pemuda

2.2 kondisi fisik dan lingkungan provinsi Maluku utara

a) Keadaan Geografis

Secara geografis, Provinsi Maluku Utara berada pada

3° Lintang Utara hingga 3° Lintang Selatan dan 124°

hingga 129° BujurTimur. Sebelah utara berbatasan

dengan Laut Pasifik, Sebelah selatan berbatasan

dengan Laut Seram, Sebelah timur berbatasan

dengan Laut Halmahera dan Sebelah timur

berbatasan dengan Laut Maluku. Kondisi geografis

Provinsi Maluku bila dilihat dari sisi strategis peluang

investasi bisnis dapat diprediksi bahwa sumber daya

alam di sektor perikanan dan kelautan dapat

dijadikan primadona bisnis di Maluku, selain sektor lainnya seperti pertanian sub

sektor peternakan dan perkebunan, sektor perdagangan dan sektor pariwisata serta

sektor jasa yang seluruhnya memiliki nilai jual dan potensi bisnis yang cukup tinggi.

b) Iklim

Provinsi Maluku Utara merupakan provinsi kepulauan, yang dipengaruhi oleh iklim

laut tropis dan iklim musim. Hal ini disebabkan oleh wilayah yang berupa pulau-pulau

yang dikelilingi oleh lautan yang luas. Iklim di Provinsi Maluku Utara sangat

dipengaruhi oleh eksistensi perairan laut yang luas dan bervariasi antara tiap bagian

wilayah, yaitu iklim pada bagian Halmahera Utara, Halmahera Tengah dan Barat,

Halmahera Selatan dan Kepulauan Sula. Selama Tahun 2011 terjadi hujan sepanjang

tahun dengan intensitas beragam, curah hujan tertinggi dan hari hujan terbanyak

terjadi pada bulan Nopember, serta penyinaran matahari terbesar sekitar 60% terjadi

pada bulan Mei dan Oktober. Stasiun Meteorologi dan Geofisika Ternate mencatat

suhu udara tertinggi sekitar 31,5° C pada bulan Oktober dan terendah sekitar 23,3° C

pada bulan Agustus, sedangkan kelembaban udara rata-rata sebesar 84%.

c) Topografi

Kondisi topografi Maluku Utara beraneka ragam yaitu mulai dari datar, landai, curam

dan sangan curam dengan bentuk wilayah mulai bentuk pantai, teras berbukit dan

pegunungan. Topografi yang dominan adalah kelas lereng curam yaitu seluas

±1.707.983,23 Ha atau sebesar 52,39% dari luas keseluruhan.

d) Luas wilayah

Luas wilayah Provinsi Maluku Utara tercatat ± 145.819,1 km², yang terdiri dari luas daratan

mencapai ± 45.087,27 km² dan luas lautan mencapai ± 100.731,83 km², serta terdiri dari 7

(tujuh) kabupaten dan 2 (dua) kota, yaitu Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera

Tengah, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera

Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Pulau Morotai, dan Kota Tidore Kepulauan

serta Kota Ternate. Kabupaten/Kota tersebut terdiri dari 113 kecamatan dan 1.070

desa/kelurahan.

e) Pulau dan sungai

Provinsi Maluku Utara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun

1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten

Maluku Tenggara Barat, terletak di antara 3° LU - 3° LS dan 124° BT- 129° BT. Jumlah

pulau di Provinsi Maluku Utara terdiri dari ± 395 buah pulau-pulau besar dan kecil.

Pulau berukuran besar adalah Pulau Halmahera, sedangkan pulau relatif sedang

diantaranya adalah Taliabu, Mangoli, Sulabesi, Bacan, Obi dan Morotai.Sedangkan

pulau kecil diantaranya Pulau Ternate, Tidore, Makian, Kayoa, Moti, Gebe dan lainlain.

2.3 Kependudukan di provinsi Maluku Utara

Penduduk Maluku Utara berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010 tercatat sebesar

1.038.087 jiwa yang tersebar di 9 kabupaten/kota.Jumlah penduduk terbesar 198.911

jiwa mendiami Kabupaten Halmahera Selatan. Secara keseluruhan, jumlah penduduk

laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuan. Hal ini tercermin dari angka rasio

jenis kelamin sebesar 104,87 yang berarti terdapat 105 laki-laki pada setiap 100

perempuan.

2.4 Perkembangan perekonomian di provinsi Maluku Utara

Sebagai provinsi kecil dengan pulau-pulau yang tersebar-sebar, ekonomi Maluku Utara didominasi oleh usaha kecil, perdagangan nonformal, petani dan nelayan. Hanya ada segelintir usaha kecil menengah sebelum konflik, yaitu beberapa sawmill (kilang penggergajian) dan manufaktur kayu lapis, perusahaan pertambangan emas dan nikel, penggilingan kelapa, perkebunan pisang, perusahaan perikanan berskala menengah, dan sejumlah badan usaha milik negara, seperti PT PLN, PT Inhutani dan PT Usaha Mina yang masing-masing bergerak di bidang kelistrikan, kehutanan dan perikanan.

Penampilan perekonomian Maluku Utara sejak krisis ekonomi nasional langsung anjlok total. Indikator merosotnya perekonomian Maluku Utara antara lain bisa dilihat pada penurunan nilai ekspor. Di era sebelum krisis, nilai ekspor komoditas nonmigas Maluku Utara sempat membuat lompatan yang mengesankan.

Provinsi Maluku Utara menyimpan potensi ekonomi yang sangat kuat, dan letaknya di bibir Samudera Pasifik, sehingga di masa yang akan datang wilayah ini berpeluang meraih beragam keuntungan ekonomi, khususnya dalam percaturan Pasar Pasifik.

Pulau Morotai-yang menjadi basis konsolidasi terakhir Tentara Sekutu pada Perang Dunia II-bisa diperankan sebagai pintu gerbang ke luar-masuk dari dan ke Pasifik. Letak strategis Pulau Morotai bisa menjadi pertimbangan utama pengembangan Maluku Utara. Bukankah AS sebelum menaklukkan Filipina, Jepang, dan Korea, mengonsolidasikan militernya di Morotai.

Sisa-sisa peninggalan AS di Morotai masih tampak kasat mata, seperti tujuh buah landasan pacu pesawat dan banyaknya kerangka kapal di perairannya. Bahkan hingga kini ranjau-ranjau laut yang disebar Sekutu untuk melindungi basis militer Morotai masih saja memangsa nelayan Morotai. Dikaitkan dengan maraknya pasar Pasifik, Morotai dapat dimanfaatkan dan diberdayakan untuk kepentingan perdagangan internasional Indonesia.

Pulau Morotai juga memiliki komoditas perdagangan yang beragam, mulai dari plywood, kayu olahan lain, minyak kelapa kasar, bungkil, pisang segar, kopra, pala, fuli, kakao, kayu bular, dan rotan. Bahkan, Kelompok Sinar Mas memiliki perkebunan pisang modern sebelum akhirnya ditutup akibat perang saudara.

Di samping itu, Maluku Utara yang akrab disebut Maloku Kie Raha (gugusan empat pulau bergunung) ini memiliki kekayaan tambang yang cukup menjanjikan, seperti nikel ore, limonite, dan emas. Yang tak kalah menarik, tentu potensi laut dan perikanan yang bernilai milyaran dollar.

Perairan Maluku Utara merupakan tempat matang dan dewasanya ikan sejenis cakalang dan tuna. Sesuai siklusnya, cakalang dan tuna bertelur di perairan Jepang dan dibawa arus ke selatan hingga ke perairan Maluku, termasuk Sulawesi dan Teluk Tomini. Sampai di perairan Indonesia, kedua jenis ikan itu sudah siap makan. Tidak heran jika di perairan ini seringkali ditemukan banyak kapal ikan asing berbaju domestik.  Dari potensi laut yang ada, data tahun 1999 menyebutkan baru sekitar 56.849 ton yang dimanfaatkan. Khusus ikan tuna yang diminati pasar Jepang, potensi lestarinya di Maluku Utara mencapai sekitar 50.000 ton, sedangkan cakalang 72.187 ton.

Maluku Utara juga masih menyimpan kekayaan hutan seluas 3,1 juta hektar. Di sana hingga kini beroperasi 15 perusahaan pemegang izin hak pengusahaan hutan (HPH), empat perusahaan hak pengusahaan hutan tanaman industri (HPHTI), 295 pemegang hak pemungutan hasil hutan (HPHH), dan tiga pemegang izin pengolahan hutan (IPK).

Potensi ekonomi Maluku Utara menjadi semakin lengkap dengan kekayaan tambang nikel kadar N1 1,5-2,5 persen. Besar potensi nikel yang sudah diketahui berkisar 220 juta ton yang tersebar di Tanjung Buli, Pualu Gee, Pulau Pakal, Pulau Obi, dan Teluk Weda. Dua lokasi di antaranya sudah ditambang, yaitu Pulau Gebe dan Gag. Di samping nikel, tambang emas yang dikandung Maluku Utara berdasarkan hasil penelitian PT Halmahera Minerals berkisar 1,4 juta ton dengan kadar layak tambang. Prospek emas juga terdapat di Ruwait serta Tugurachi.

Sumber daya geologis lainnya terdapat di Pulau Obi yang diperkirakan mengandung 6,8 juta ton. Kandungan sumber daya geologis terbesar ditemukan di Pulau Bacan berkisar 70 juta ton. Tembaga yang tersimpan di perut Bumi Maluku Utara berkisar 70 juta ton, belum lagi mineral mangan, kromit, batu gamping, kalsit, bentonit, diatome, talk, kaolin, perlit, magnesit, andesit, sirtu, batu apung, diorit, dan beragam batu mulia. Perekonomian daerah sebagian besar bersumber dari perekonomian rakyat yang bertumpu pada sektor pertanian, perikanan, dan jenis hasil laut lainnya. Daya gerak ekonomi swasta menunjukkan orientasi ekspor, antara lain:
* Pengolahan Kayu (Pulau Halmahera)
* Falabisahaya (Pulau Mangoli)
* Perkebunan Pisang di Galela (Pulau Halmahera)
* Perikanan dengan melibatkan perikanan rakyat, oleh PT Usaha Mina (BUMN) di Panamboang    (Pulau Bacan)
* Tambang Emas oleh PT Nusa Halmahera Mineral di Kao dan Malifut (Pulau Halmahera)
* Tambang Nikel oleh PT Aneka Tambang di Pulau Gebe dan Pulau Pakal

3        Analisis table indeks pembangunan manusia di Maluku utara

 Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh  M. Ilham Irawan yang meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia (IPM) di Indonesia menemukan adanya hubungan positif antara PDB, anggaran pengeluaran pemerintah, dan penanaman modal asing terhadap IPM sedangkan penanaman modal dalam negeri tidak berpengaruh signifikan tetapi memberikan pengaruh yang positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia.

Dalam kasus Maluku utara sendiri, data publikasi BPS memperlihatkan bahwa secara absolut, IPM Maluku utara telah mengalami peningkatan yang cukup berarti dalam beberapa tahun terakhir, terlihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Indeks Pembangunan Manusia Di Maluku utara (2006-2010)

Tahun	IPM
2006	68,81
2007	67,75
2008	70,22
2009	70,94
2010	71,62

Sumber: BPS, 2011

Capaian kinerja IPM Maluku utara memang memiliki kecenderungan meningkat secara absolut. Namun peningkatan tersebut ternyata tidak cukup kuat untuk mengangkat posisi relatif IPM Maluku utara ke level yang diharapkan. Posisi relatif Maluku utara hanya bergerak dari peringkat ke-23 tahun 2007 menjadi ke-19 pada tahun 2010. Capaian ini masih tampak jauh dari posisi yang ditargetkan. Bahkan capaian ini menjadi tampak buruk mengingat berbagai dimensi pembangunan daerah lainnya justru menunjukkan kinerja yang cukup impresif, seperti pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan.

Laju indeks pembangunan manusia (IPM) Maluku utara tidak secepat pertumbuhan ekonomi. Dimana laju pertumbuhan ekonomi Maluku utara meningkat secara signifikan dari 6,20 % pada tahun 2009 menjadi 8,18 % pada tahun 2010. Sementara itu persentase penduduk miskin tahun 2009 tercatat sebanyak 12,31 persen kemudian tahun 2010 turun menjadi 10,60 persen.

Dengan meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun serta menurunnya tingkat kemiskinan, peningkatan laju pembangunan manusia sudah seharusnya juga dapat meningkat secara signifikan sebesar peningkatan laju pertumbuhan serta penurunan tingkat kemiskinan. Tetapi dalam kenyataannya perkembangan IPM Maluku utara mengalami kenaikan walaupun kenaikannya tidaklah terlalu besar.

Ketimpangan distribusi pendapatan di Maluku utara dapat dikategorikan ketimpangan rendah karena angka gini rasio tidak lebih dari 0,4 persen namun cenderung meningkat tiap tahun dimana pada tahun 2009 angka gini rasio tercatat 0,39 persen dan meningkat menjadi 0,40 persen pada tahun 2010. Hal ini tidak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat secara signifikan. Dengan tidak meratanya distribusi pendapatan maka akan berdampak pada pembangunan manusia di Maluku utara. 

Sementara pengeluaran pemerintah untuk sektor kesehatan tidak jauh berbeda dengan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan yang masih minim dimana pada tahun 2009 pengeluaran pemerintah bidang kesehatan hanya sebesar 172.567.323.456 rupiah dari total belanja APBD Sulsel sebesar 2.455.558.026.755 rupiah dan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan hanya sebesar 87.123.456.654 rupiah dari total belanja APBD Sulsel. Rendahnya pengeluaran pemerintah akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia khususnya di kedua sektor ini. Mengingat kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan dan pendidikan adalah hal pokok untuk mencapai kehidupan yang layak.

Selain itu, tidak membaiknya secara signifikan peringkat IPM Maluku utara secara nasional disebabkan oleh pergerakan nilai IPM Maluku utara yang tidak cukup akseleratif. Bahkan beberapa dimensi pembentuk IPM menunjukkan nilai yang lebih rendah, meskipun peningkatannya sedikit lebih cepat dibandingkan dengan capaian Nasional. Sekedar komparasi, angka melek huruf secara Nasional pada tahun 2010 sudah mencapai 92,91 persen, sedangkan Maluku utara baru mencapai 87,75 persen. Indikator angka melek huruf menunjukkan kinerja yang paling mengkhawatirkan, bukan hanya karena memiliki kesenjangan yang sangat tajam dengan angka Nasional, tetapi juga bergerak naik sangat lamban. Pada tahun 2010, angka melek huruf penduduk berusia 15 tahun ke atas di Maluku utara hanya sebesar 87,75 persen. Artinya, setiap delapan penduduk di Maluku utara, satu diantaranya buta huruf. Hal ini disebabkan karena kurangnya anggaran pemerintah disektor pendidikan.

Begitu pula rata-rata lama sekolah secara nasional tahun 2010 sudah mencapai 7,9 tahun, sedangkan Maluku utara baru mencapai 7,8 tahun. Angka rata-rata lama sekolah juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, namun masih berada jauh di bawah angka Nasional serta masih sangat senjang dengan target RPJMD. Pada tahun 2007, rata-rata lama sekolah masih 7,2 tahun dan meningkat menjadi 7,8 tahun pada tahun 2010. Angka ini masih berada di bawah angka rata-rata nasional, yang saat ini sudah mencapai 7,9 tahun. Ini berarti bahwa secara rata-rata, penduduk Maluku utara hanya mampu menyelesaikan pendidikan kelas I SMP dan putus sekolah pada saat menjelang naik kelas II SMP.

Data publikasi BPS memperlihatkan angka harapan hidup Maluku utara meningkat lebih cepat dibanding angka Nasional, namun masih lebih rendah dari angka Nasional. Angka harapan hidup Maluku utara meningkat cukup signifikan, yaitu dari 70,2 tahun pada tahun 2007 menjadi 70,8 tahun pada tahun 2010. Meskipun demikian, angka ini masih sedikit lebih rendah dibandingkan dengan angka harapan hidup rata-rata nasional yang sudah mencapai 70,9 tahun pada tahun 2010.

Data publikasi BPS juga memperlihatkan Daya beli yang diproksi dengan pengeluaran rata-rata per kapita sebulan, meskipun menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, namun masih berada di bawah angka rata-rata nasional. Pada tahun 2007, pengeluaran rata-rata per kapita sebulan hanya sebesar Rp 291.900, dan kemudian meningkat menjadi Rp 461.810 pada tahun 2010 atau meningkat rata-rata sekitar 16,74 persen per tahun. Berbarengan dengan itu, pendapatan (PDRB) per kapita juga memperlihatkan peningkatan. Pada tahun 2007, pendapatan per kapita Maluku utara mencatat angka Rp 9,00 juta, dan kemudian meningkat menjadi Rp 14,67 juta pada tahun 2010 atau mengalami peningkatan rata-rata 16,47 persen per tahun. Namun jika dikomparasikan dengan Nasional, pendapatan per kapita Maluku utara jauh berada di bawah. Bahkan pendapatan per kapita Maluku utara hanya sekitar setengah dari angka Nasional.

BAB III

        PENUTUP

3.1Kesimpulan

v Pengertian umum indeks pembangunan daerah adalah suatu konsep ukuran pembangunan, yang terdiri dari keberdayaan pemerintah; perkembangan wilayah; dan keberdayaan masyarakat.

v kondisi fisik dan lingkungan provinsi Maluku Utara adalah dimana Maluku Utara di bagian sebelah utara berbatasan

v dengan Laut Pasifik, Sebelah selatan berbatasan

v dengan Laut Seram, Sebelah timur berbatasan

v dengan Laut Halmahera dan Sebelah timur

v berbatasan dengan Laut Maluku. Luas wilayah Provinsi Maluku Utara tercatat ± 145.819,1 km², yang terdiri dari luas daratan mencapai ± 45.087,27 km² dan luas lautan mencapai ± 100.731,83 km²

v kependudukan di Provinsi Maluku Utara Penduduk Maluku Utara berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010 tercatat sebesar

v 1.038.087 jiwa yang tersebar di 9 kabupaten/kota

v perkembangan perekonomian di Provinsi Maluku Utara Sebagai provinsi kecil dengan pulau-pulau yang tersebar-sebar, ekonomi Maluku Utara didominasi oleh usaha kecil, perdagangan nonformal, petani dan nelayan.

v analisis terhadap table indeks pembangunan manusia di Maluku utara Capaian kinerja IPM Maluku utara memang memiliki kecenderungan meningkat secara absolut. Namun peningkatan tersebut ternyata tidak cukup kuat untuk mengangkat posisi relatif IPM Maluku utara ke level yang diharapkan.

3.2 Saran

Jika ditanya tentang pembangunan disekitar manusia atau manusia disekitar pembangunan. Dari pertanyaan diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi kata kuncinya adalah manusia. Dalam hal ini manusia merupakan penggerak pembangunan disetiap Negara didunia.

Hal ini dapat ditempuh dengan memadainya sumber daya manusia yang terdapat dalam suatu Negara dengan terus mencari generasi yang mempunyai intelektual special dalam hal ini atau dengan kata lain mancari para ahli dalam pembangunan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

1.     Badan Pusat Statistik (BPS). (2008), Indeks Pembangunan Manusia 2006-2007. BPS, Jakarta.

2.     Azis, I. 1994. Ilmu Ekonomi Regional dan Beberapa Aplikasinya di Indonesia. Jakarta :

LPFE-UI.

3.     www.malut.prov.co.id

4.     www.google.co

LAMPIRAN

Provinsi	1996	1999	2002	2004	2005	2006	2007	2008
Indonesia	67,7	64,3	65,8	68,7	69,57	70,10	70,59	71,17
Aceh	69,4	65,3	66,0	68,7	69,05	69,41	70,35	70,76
Sumatera Utara	70,5	66,6	68,8	71,4	72,03	72,46	72,78	73,29
Sumatera Barat	69,2	65,8	67,5	70,5	71,19	71,65	72,23	72,96
Riau	67,6	67,3	69,1	72,2	73,63	73,81	74,63	75,09
Jambi	69,3	65,4	67,1	70,1	70,95	71,29	71,46	71,99
Sumatera Selatan	68,0	63,9	66,0	69,6	70,23	71,09	71,40	72,05
Bengkulu	68,4	64,8	66,2	69,9	71,09	71,28	71,57	72,14
Lampung	67,6	63,0	65,8	68,4	68,85	69,38	69,78	70,30
Bangka Belitung	-	-	65,4	69,6	70,68	71,18	71,62	72,19
Kepulauan Riau	-	-	-	70,8	72,23	72,79	73,68	74,18
DKI Jakarta	76,1	72,5	75,6	75,8	76,07	76,33	76,59	77,03
Jawa Barat	68,2	64,6	65,8	69,1	69,93	70,32	70,71	71,12
Jawa Tengah	67,0	64,6	66,3	68,9	69,78	70,25	70,92	71,60
Yogyakarta	71,8	68,7	70,8	72,9	73,50	73,70	74,15	74,88
Jawa Timur	65,5	61,8	64,1	66,8	68,42	69,18	69,78	70,38
Banten	-	-	66,6	67,9	68,80	69,11	69,29	69,70
Bali	70,1	65,7	67,5	69,1	69,78	70,07	70,53	70,98
Nusa Tenggara Barat	56,7	54,2	57,8	60,6	62,42	63,04	63,71	64,12
Nusa Tenggara Timur	60,9	60,4	60,3	62,7	63,59	64,83	65,36	66,15
Kalimantan Barat	63,6	60,6	62,9	65,4	66,20	67,08	67,53	68,17
Kalimantan Tengah	71,3	66,7	69,1	71,7	73,22	73,40	73,49	73,88
Kalimantan Selatan	66,3	62,2	64,3	66,7	67,44	67,75	68,01	68,72
Kalimantan Timur	71,4	67,8	70,0	72,2	72,94	73,26	73,77	74,52
Sulawesi Utara	71,8	67,1	71,3	73,4	74,21	74,37	74,68	75,16
Sulawesi Tengah	66,4	62,8	64,4	67,3	68,47	68,85	69,34	70,09
Sulawesi Selatan	66,0	63,6	65,3	67,8	68,06	68,81	69,62	70,22
Sulawesi Tenggara	66,2	62,9	64,1	66,7	67,52	67,80	68,32	69,00
Gorontalo	-	-	64,1	65,4	67,46	68,01	68,83	69,29
Sulawesi Barat	-	-	-	64,4	65,72	67,06	67,72	68,55
Maluku	68,2	67,2	66,5	69,0	69,24	69,69	69,96	70,38
Maluku Utara	-	-	65,8	66,4	66,95	67,51	67,82	68,18
Irian Jaya Barat	-	-	-	63,7	64,83	66,08	67,28	67,95
Papua	60,2	58,8	60,1	60,9	62,08	62,75	63,41	64,00